Beranda Berita Direktur Utama PT SMS Ditahan KPK Terkait Dugaan Korupsi Angkut Batu Bara

Direktur Utama PT SMS Ditahan KPK Terkait Dugaan Korupsi Angkut Batu Bara

0
Direktur Utama PT SMS Ditahan KPK Terkait Dugaan Korupsi Angkut Batu Bara
dok. Istimewa

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi telah menahan Sarimuda, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (PT SMS) Perseroda, dalam kasus dugaan korupsi terkait kerja sama pengangkutan batu bara dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengumumkan tindakan ini dalam sebuah konferensi pers di Kantornya, Jakarta, pada Kamis, 21 September 2023. Sarimuda akan ditahan selama 20 hari pertama, dari 21 September 2023 hingga 10 Oktober 2023, di Rutan KPK.

PT SMS Perseroda adalah sebuah perusahaan yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017, dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai pemilik sahamnya sebanyak 99,99 persen. Perusahaan ini berperan sebagai Badan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (BP KEK) Tanjung Api-Api dan saat ini berfokus pada pengangkutan batu bara menggunakan transportasi kereta api yang disediakan oleh PT KAI Persero.

Pada tahun 2019, Sarimuda diangkat sebagai Direktur Utama PT SMS Perseroda. Dalam kapasitasnya ini, ia membuat kebijakan kerja sama pengangkutan batu bara dengan berbagai perusahaan pemilik batu bara dan pemegang izin usaha pertambangan. Dalam kerja sama ini, PT SMS Perseroda menerima pembayaran berdasarkan jumlah metrik ton batu bara yang diangkut.

Alexander menjelaskan bahwa PT SMS Perseroda juga menjalin kerja sama dengan beberapa vendor untuk menyediakan jasa pendukung. Antara tahun 2020 dan 2021, atas perintah Sarimuda, terjadi pengeluaran uang dari kas PT SMS Perseroda dengan pembuatan dokumen invoice (tagihan) palsu.

Namun, pembayaran dari beberapa vendor tidak sepenuhnya masuk ke kas PT SMS Perseroda. Sebaliknya, uang tersebut dicairkan dan digunakan oleh Sarimuda untuk kepentingan pribadi. Dalam setiap pencairan cek bank senilai miliaran rupiah, Sarimuda secara rahasia memisahkan ratusan juta rupiah dalam bentuk uang tunai atau transfer ke rekening bank salah satu perusahaan yang dimiliki oleh anggota keluarganya yang tidak memiliki kerja sama bisnis dengan PT SMS Perseroda.

Alexander mengungkapkan bahwa tindakan ini melanggar beberapa peraturan, termasuk Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 92 UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Peraturan Pemerintah 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dampak dari tindakan tersangka ini diduga telah menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp18 miliar. Peran dari pihak-pihak terkait lainnya sedang dalam penyelidikan lebih lanjut oleh tim penyidik.

Sarimuda kini dihadapkan pada tuduhan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor. Kasus ini merupakan salah satu upaya KPK untuk memberantas korupsi yang merugikan keuangan negara dan institusi-institusi terkait. (sugeng)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini