Beranda Berita Mendagri Belum Keluarkan Surat Izin, Pemeriksaan Anggota DPRD Lampung Terhambat

Mendagri Belum Keluarkan Surat Izin, Pemeriksaan Anggota DPRD Lampung Terhambat

0
Mendagri Belum Keluarkan Surat Izin, Pemeriksaan Anggota DPRD Lampung Terhambat
Gedung DPRD Provinsi Lampung

Lampung | Sinar Pagi Pemeriksaan para anggota DPRD Lampung atas kasus penyimpangan anggaran Dewan tahun 2002 mengalami hambatan, sebab hingga kini Menteri Dalam Negeri belum mengeluarkan surat ijin pemeriksaan terhadap para anggota Dewan Lampung, walaupun pihak Kejaksaan Tinggi Lampung telah menetapkan tiga anggota Dewan menjadi tersangka.

Berdasarkan informasi yang diterima Sinar Pagi, Jumat (11/7) ketiga anggota dewan yang menjadi tersangka dalam kasus penyimpangan anggaran dewan itu diantaranya, Sekretaris panitia anggaran Tan Gatot Mahawisnu, Ketua panitia rumah tangga Drs.H. Fauzi Saleh, dan Wakil Ketua DPRD Lampung Abdul Azib Zanim.

Saat ditemui beberapa hari lalu, baik Tan Gatot Mahawisnu maupun Abdul Azib Zanim, mengaku sudah siap menjalani pemeriksaan,” kapanpun waktunya, saya dan kedua rekan saya itu selalu siap menjalani pemeriksaan,” ungkap Abdul Zanim.

Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung I Putu Kusa yang ditemui ditengah-tengah upacara upacara pembukaan sentralisasi Pelatda Porwil VI, di depan Pendopo Gubernur Lampung, Jumat (11/7), mengaku sampai sekarang ini pihaknya belum bisa berbuat banyak tentang penyelidikan kasus penyimpangan anggaran di DPRD Lampung.

Karena, kata dia, satu-satunya senjata kejaksaan untuk memeriksa anggota dewan itu adalah surat izin dari Mendagri. “Jadi, kalau surat izin itu belum di keluarkan Mendagri, kami belum bisa berbuat banyak, kecuali hanya menunggu saja,” kata Putu Kusa.

Namun demikian, Putu Kusa dengan lantang mengatakan sampai saat ini tim yang menangani kasus penyimpangan anggaran dewan itu masih terus bekerja, meskipun surat izin dari Mendagri belum keluar.

Itu sebabnya, kata Putu Kusa, pihaknya sangat tidak menerima jika ada kelompok masyarakat yang mengatakan pemeriksaan kasus penyimpangan anggaran dewan hanya jalan di tempat. “Pokoknya, kalau surat izin dari Mendagri itu sudah keluar, kami akan langsung memerikas para anggota dewan itu, terutama tiga anggota dewan yang saat ini sudah menjadi tersangka. Jadi, kita tunggu saja surat dari Mendagri itu,” ungkap Putu Kusa.

Keseriusan Putu Kusa dalam menangani kasus penyimpangan anggaran dewan tampaknya tidak main-main. Bahkan, ketika menarik Ketua DPRD Lampung S. Abbas Hadisunyoto untuk berpoto bersama, Putu Kusa sempat melontarkan kata-kata pedas kepada Abbas Hadisunyoto. “Biar sudah fhoto bersama ini, kalau salah ya tetap saya hukum,” ungkap Putu Kusa dengan nada ketus.

Ditempat yang sama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Hari Sabarno saat dihubungi seusai mempin upacara pembukaan sentralisasi Pelatda Porwil VI, di depan Pendopo Gubernur Lampung, Jumat (11/7), mengakui hal tersebut.

Menurut Mendagri, belum keluarnya surat izin pemeriksaan terhadap para anggota DPRD Lampung itu, karena Depdagri tidak hanya menggodok surat izin pemeriksaan anggota DPRD Lampung, tapi juga termasuk anggota dewan dari daerah lain yang juga diduga menyelewengkan anggaran.

“Sampai sekarang surat izin pemeriksaan anggota dewan belum kami keluarkan, karena staf saya juga sedang mempelajari surat izin pemeriksaan anggota DPRD daerah lain. Jadi, mungkin nanti surat izin itu akan dikeluarkan serentak untuk seluruh Indonesia,” kata Hari Sabarno yang juga sebagai pembina pemerintah daerah (Pemda ) Lampung ini.

Ia beralasan, sekarang ini bukan hanya anggota DPRD Lampung saja yang akan menjalani pemeriksaan pihak kejaksaan, sehingga Depdagri memerlukan waktu untuk dapat mengeluarkan surat izin pemeriksaan itu, katanya. (rudi)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini