Beranda Berita Soeharto Siap Untuk Diperiksa, Buyung Bersedia Jadi Pengacaranya

Soeharto Siap Untuk Diperiksa, Buyung Bersedia Jadi Pengacaranya

0
Soeharto Siap Untuk Diperiksa, Buyung Bersedia Jadi Pengacaranya
Soeharto

Jakarta | Sinar Pagi Soeharto memang bukan penakut. Buktinya, mantan penguasa 32 tahun itu, sudah menyatakan kesiapannya untuk diperiksa Kejaksaan Agung. “Ini bukan berarti menantang. Namun, semata-mata untuk mengikuti aturan hukum yang ingin ditegakan,”kata Soeharto.

”Sekali lagi, ini bukan saya menantang, tapi karena saya sadar bahwa setiap warga negara Indonesia tidak bisa lepas diri dari tuntutan hukum. tetapi semua juga harus mengetahui bahwa di negara hukum ini, setiap warga negara juga berhak memperoleh perlindungan hukum,” begitu kata Soeharto di rumah kediamannya, Jl.Cendana, Jakarta Pusat, Jumat (4/12).

Apakah kesiapan Soeharto itu dinyatakan melalui jumpa pers? Tidak. Jangan pernah berharap. Pernyataan Soeharto itu disampaikan dihadapan jajaran redaksi majalah Dharmais. Sebuah majalah yang bernaung di bawah bendera Yayasan Dharmais pimpinan Soeharto. Pertemuan Soeharto dengan jajaran redaksi Dharmais itu sebenarnya sudah berlangsung pada Jumat (4/12) pukul 10.00 WIB.

Dalam pertemuan itu, Soeharto didampingi oleh Sekretaris Yayasan Dharmais Indra Kartasasmita dan Bendahara Hediyanto. Adalah Indra yang kemudian bicara kepada wartawan tentang apa-apa yang dikatakan Soeharto dalam pertemuan itu. Indra juga menceritakan bahwa kesehatan Soeharto sangat prima dan siap untuk menjalani pemeriksaan.

Soeharto, sebagaimana dikutip Indra, juga telah berkeinginan untuk didampingi oleh penasihat hukum. Setidaknya, masih menurut Indra, tidak kurang dari 22 pengacara yang telah bersedia untuk mendampingi Soeharto, baik dalam tahap pemeriksaan, ataupun pada tahap persidangan. “Mereka-mereka itu sudah menyatakan kesediaannya mendampingi Pak Harto secara tertulis,”kata Indra.

Hebatnya, para pengacara yang sudah menyatakan diri bersedia mendampingi Soeharto itu, adalah pengacara-pengacara kondang, yang di antaranya dikenal sebagai reformasi. Sebut saja, mereka-mereka itu adalah Adnan Buyung Nasution, OC Kaligis, dan Minangwarman. “Adnan Buyung Nasution telah menyatakan kesediaannya melalui Saadilah Mursid,”kata Indra. Saadilah adalah mantan Mensesneg.

“Pak Harto telah berkirim surat, menyampaikan terima kasih kepada para pengacara yang telah bersedia mendampingi Pak Harto. Pada saatnya nanti, jika sudah waktunya dan memang diperlukan, Pak harto akan menghubungi mereka,”tutur Indra. “Hanya saja Pak Harto mengatakan, tidak usah seluruhnya, cukup beberapa saja,”tambah Indra.

Dalam pertemuan dengan jajaran redaksi majalah Dharmais itu, Soeharto juga membeberkan tentang pernyataan Jaksa Agung Andi M.Ghalib bahwa Soeharto memiliki rekening di 72 bank dengan nilai Rp 22 miliar. Menurut Soeharto, rekeningnya itu hanya ada di 3 bank saja, yaitu BCA, BBD dan BRI.

Uang itu, dituturkan Soeharto, diperolehnya secara wajar. Baik dari gaji maupun tunjangan dan pendapatan lainnya selama bertugas dan mengabdi sebagai prajurit. Selain juga sebagai presiden selama 32 tahun. Uang sebesar itu juga diperoleh dari tunjangan perjalan dinas ke luar negeri selama menjabat sebagai presiden.

Bahkan, uang simpanan pak Harto itu menurutnya juga diperoleh dari hasil mengkontrakan rumah pribadinya di kawasan Menteng dan Rawamangun. Kedua rumah yang disewa oleh orang asing itu, menurutnya, dimiliki sebelum menjadi presiden. ”Uang tersebut saya kumpulkan dan dideposito ke bank yang setiap bulan terus bertambah hingga mencapi jumlah tersebut,” ujarnya.

Menurut pak Harto, sebenarnya seluruh harta kekayaannya telah dilaporkan kepada pemerintah pada tanggal 24 November 1998. Selain itu, dirinya juga telah menyerahkan surat kuasa kepada Kejaksaan Agung. Tujuannya untuk memudahkan Kejaksaan Agung melakukan penelitian, sehubungan dengan banyaknya hujatan bahwa dirinya memiliki kekayaan di luar negeri.

Ternyata surat kuasa itu hingga kini belum digunakan. Sebab dirinya memang tak memiliki dana di luar negeri. ”Banyak orang yang berteriak-riak menyebut banyak dana pribadi saya diluar negeri, ternyata tidak dapat membuktikannya walaupun Kejaksaan Agung telah memanggilnya,” kata pak Harto.

Menyinggung dana yayasan yang dipimpinnya dan kini sudah diserahkan kepada pemerintah, pak Harto mengatakan pengumpulannya dilakukan tanpa paksaan. Pengumpulan dana itupun dilakukan juga tidak dengan janji imbalan apapun. Semua dana itu, menurutnya, diberikan atas dasar kesadaran penyumbangnya. (sugeng)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini