Beranda Berita Soal Penangguhan Komisi Independen, 11 Tokoh Buat Pertanggungjawaban Kepada Rakyat

Soal Penangguhan Komisi Independen, 11 Tokoh Buat Pertanggungjawaban Kepada Rakyat

0
Soal Penangguhan Komisi Independen, 11 Tokoh Buat Pertanggungjawaban Kepada Rakyat
Ilustrasi

Jakarta | Sinar Pagi Tarik ulur soal pengusutan mantan Presiden Soeharto masih berlanjut. Setelah Pemerintahan Habibie secara resmi menunda pembentukan Komisi Independen (KI) sejumlah tokoh yang semula dihubungi untuk duduk dalam KI, melakukan jumpa pers di Gedung BCA lt 18 di Jl.Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (3/12). Jumpa pers itu berakhir pukul 19.00 WIB.

Para tokoh yang hadir dalam jumpa pers itu antara lain Adnan Buyung Nasution, T.Mulya Lubis, Bismar Siregar dan ekonom UI, Anwar Nasution. Mereka juga menerbitkan siaran pers yang diberi judul “Pertanggungjawaban Kepada Rakyat”.

“Pertanggungjawaban Kepada Rakyat” ditandatangani oleh Jenderal Pol (Purn) Hoegeng Imam Santoso, Dr.Frans Seda, Prof.Dr.JE Sahetapy, Prof.Dr.Hadi Baroto, Dr.T.Mulya Lubis, Notaris Wawan Setiawan,SH, Dr.Adnan Buyung Nasution, Bismar Siregar, SH, Prof.Dr.Anwar Nasution, Prof.Dr.Baharuddin Lopa dan Dr.Sri Mulyani.

“Pertanggungjawaban Kepada Rakyat: itu antara lain berisikan mengapa para tokoh itu semula bersedia duduk dalam Komisi Independen (KI) yang akan dibentuk guna mengusut Soeharto dan soal KKN. “Pertanggungjawaban Kepada Rakyat” itu intinya berkaitan dengan counter proposal yang mereka ajukan kepada Pemerintah guna pembentukan Komisi Independen (KI) yang bertujuan untuk mengusut harta kekayaan mantan Presiden Soeharto.

Counter proposal itu, kata Buyung, dibuat berdasarkan komitmen moral untuk memperjuangkan nasib bangsa dan negara, demi tegaknya hukum dan keadilan, serta atas pengamatan dan penilaian terhadap perkembangan dari hari ke hari yang sangat memprihatinkan. “Kami mengajukan counter proposal pembentukan KI yang berbeda dengan apa yang direncanakan Pemerintah,”kata Buyung. Counter proposal itu, menurut Buyung, semula mendapat tanggapan yang positif dari Habibie maupun Menteri Kehakiman, Prof.Muladi.

“Karena itulah kami bersedia menjadi anggota KI dan hadir dalam pertemuan awal di Departemen Kehakiman,”kata Buyung. Counter proposal yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) untuk membentuk KI tersebut, menurut Buyung, semula akan diumumkan pada Rabu, 2 Desember 1998. “Rupanya, karena adanya konflik kepentingan di lingkungan kekuasaan, rencana itu ditangguhkan dengan alasan yang tidak jelas,”kata Buyung.

Penangguhan itu, masih menurut Buyung, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan sikap Pemerintah dalam menuntaskan pemberantasan KKN dan pemeriksaan terhadap Soeharto, sebagaimana yang diamanat Tap MPR No.XI/1998. “Itulah sebabkan kami-kami yang semula bersedia duduk di KI, dengan ini mencabut kembali kesediaan kami tersebut,”kata Buyung.

Sedangkan ekpnom Prof.DR.Anwar Nasution mengatakan, penangguhkan pembentukan KI tersebut, justru akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan BJ Habibie. Anwar mengaku, tidak tahu menahu mengapa KI tersebut ditangguhkan. “Orang bisa saja berubah pikiran setiap saat. Dan Habibie pun bisa saja berubah pikiran berkali-kali dalam waktu yang pendek,”kata Anwar.

Menurut Anwar, jika saja penangguhan KI lantaran adanya kompromi antara Habibie dengan Soeharto, hal itu jelas-jelas akan bertentangan dengan kehendak rakyat. “Pak Harto itu kan sudah lewat. Harusnya Habibie lebih memilih rakyat. Itu kalau Habibie berniat menjadi pemimpin yang baik. Jika tidak, Habibie memang Presiden, tapi dia bukan pemimpin,”kata Anwar.

Materi counter proposal adalah SBB:

I. Syarat-syarat pembentukan KI:

1.Harus mutlak bersifat independen. Lepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, tetapi tidak berdiri di atas Pemerintah

2.Anggotanya harus terdiri dari orang-orang berintegritas tinggi dan dipercaya masuarakat (jujur, bersih dan kridibel). Nama-nama calon anggota KI diumumkan terlebih dahulu untuk memperoleh penilaian dari masyarakat.

3.Harus memiliki kekuasaan dan kewenangan khusus yang besar untuk melaksanakan tugasnya secara penuh dan tuntas.

4.Harus mampu bekerja secara transparan dan hasil kerjanya dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

II. Guna memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, KI harus dibentuk dengan Perpu, dengan kekuasaan dan kewenangan penuh untuk melakukan sendiri tugas pemeriksaan (baik penyelidikan, penyidikan), pemanggilan dan perintah untuk hadir dan memberi keterangan serta menyerahkan dokumen yang diperlukan, penyitaan dan atau pembekuan seluruh harta kekayaan bergerak dan tidak bergerak serta melakukan penuntutan terhadap mereka yang terlibat KKN, termasuk Soeharto, anak-anaknya dan kroni-kroninya.

III. Terhadap para saksi yang memberikan keterangan, informasi dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara yang akan atau sedang diperiksa oleh KI, harus diberi perlindungan oleh negara. Sedangkan barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban untuk memberi keterangan dan bahan-bahan pemeriksaan lainnya, atau memberi keterangan palsu akan dikenai tindak pidana.

IV. KI diberi kekuasaan dan kewenangan penuh untuk mendayagunakan aparatur penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) maupun mengangkat sendiri pejabat-pejabat di luar aparatur yang ada untuk melaksanakan tugas-tugas KI yang diberikan oleh Perpu.

V. Untuk menjamin independensi pekerjaan dan berfungsinya KI, dilarang campur tangan dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tak langsung dari pihak manapun, terutama dari aparatur/birokrasi kekuasaan negara baik sipil maupun militer, kecuali atas permintaan KI.

VI.KI terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang dan sebanyak-banyaknya 9 orang supaya efektif. KI ini dilengkapi dengan sebuah badan pertimbangan dan beberapa Tim Asistensi. Badan pertimbangan terdiri dari para senior yang dikenal bersih, berwibawa, dan menjadi panutan masyarakat. Sebelum melaksanakan tugasnya anggota KI mengucapkan sumpah yang diambil oleh ketua Mahkamah Agung di hadapan Presiden.

Sedangkan untuk Tim Asistensi terdiri dari para ahli di bidangnya masing-masing, antara lain ahli perbankan, ahli perpajakan, notaris PPAT, ahli investigasi dalam negeri maupun khusus didatangkan dari luar negeri, karena memiliki pengalaman dalam pemberantasan KKN di negaranya masing-masing seperti Filipina, Korea Selatan, Brasilia, dll.

VII. Komisi dalam melaksanakan tugasnya akan melibatkan pula para aktivis (termasuk mahasiswa) yang berintegritas tinggi dan memiliki kepedulian sungguh-sungguh terhadap pemberantasan KKN.

VIII.Demi kelancaran tugas dan menjaga independensinya, KI memiliki anggaran sendiri yang disediakan oleh negara.

IX. Hasil kerja KI disampaikan kepada presiden dan dipertanggungjawabkan langsung kepada rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR.

X. Guna mencegah terulangnya kembali praktek KKN di masa depan, KI diberi kekuasaan dan wewenang untuk mempersiapkan, merumuskan dan menyusun sistem dan prosedur yang diperlukan untuk hal itu. (sugeng)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini