Beranda Berita 16 PT Bentuk Jaringan Pemantau Pemilu

16 PT Bentuk Jaringan Pemantau Pemilu

0
16 PT Bentuk Jaringan Pemantau Pemilu
Pemilu

Jakarta | Sinar Pagi Mahasiswa tampaknya tetap ingin mengawal reformasi. Selain aktif melakukan demo mendesakkan agenda politik, mereka pun membentuk Jaringan Universitas Pemantau Pemilu.

Menurut Rama Pratama dan Padang Wicaksono dari senat mahasiswa UI, jaringan yang mereka namakan JUPP itu kini sudah mendapat dukungan dari 16 perguruan tinggi dari berbagai daerah.

Dalam rangka memasyarakatkan dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, mulai Jumat (3/12) ini JUPP melakukan pertemuan intensif di kampus UI Depok dalam bentuk diskusi tentang Pemilu. Pertemuan yang dihadiri para pakar politik termasuk Rektor UGM Ichlasul Amal dan Mendikbud Juwono Sudarsono itu, direncanakan akan berlangsung dua hari.

Menurut Rektor UGM Ichlasul Amal, pembentukan JUPP itu sangat positif karena menunjukkan komitmen moral mahasiswa sebagai pertanggungjawaban akademik terhadap masa depan bangsa.

“JUPP sangat substansial karena merupakan pendidikan politik secara langsung. Para mahasiswa akan tahu bagaiamana pendidikan politik dilakukan,” katanya.

Menurutnya, pendidikan politik tidak hanya bisa dilakukan secara formal di kelas, tapi dengan keterlibatan mahasiswa dalam pemantauan pemilu seperti JUPP itu, mereka akan tahu bagaimana mengakomodasi seluruh perbedaan yang ada.

Apakah pemantauan pemilu ini sebaiknya masuk mata kuliah atau dalam bentuk kuliah kerja nyata (KKN), Amal belum bisa memastikan. “Saya rasa kalau mahasiswa tinggal jauh dari kampus dan melakukan kegiatan akademik, itu berarti bagian dari KKN. Tinggal itung saja SKS-nya,” tambahnya.

Keberadaan JUPP ini, kata Amal akan disalurkan ke lembaga formal seperti DPR. Sebab, menurut Amal mereka mungkin kesulitan kalau harus masuk dalam lembaga pemilu. Kecuali kalau ada niat dari pemerintah.

“Saya rasa keberadaan JUPP ini penting disosialisasikan, supaya nanti timbul adanya legalitas dan hasil-hasil pemilu bisa dipercaya.”

Sementara menurut Mendikbud Juwono Sudarsono , keberadaan JUPP ini positif. Namun, Juwono menambahkan kalau soal ini diwajibkan dalam mata kuliah itu akan dipelajari lebih dulu.

Pengamat ekonomi Anwar Nasution yang hadir di acara itu juga menilai sulit memasukkan dalam mata kuliah. Sebab untuk memberikan nilai berhasil atau tidak itu sulit. “Saya kira kok lebih baik pemantauan pemilu itu dilakukan secara sukarela saja oleh para mahasiswa,” tegasnya.

“Nanti juga akan timbul kontroversi, siapa yang menilai berhasil atau tidak. Apalagi kalau nanti kampus ternyata berafiliasi dengan sebuah partai, akan tidak obyektif,” tukas Juwono. (sugeng)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini