Beranda Daerah Pelantikan Bupati Delapan Kabupaten Pemekaran Ditunda

Pelantikan Bupati Delapan Kabupaten Pemekaran Ditunda

0
Pelantikan Bupati Delapan Kabupaten Pemekaran Ditunda
Ilustrasi

Palangkaraya | Sinar Pagi Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) delapan kabupaten pemekaran di provinsi Kalimantan Tengah dijadualkan 15 Juli 2003 di Palangka Raya, ditunda.

hingga batas waktu tidak ditentukan.Penundaan pelantikan sehubungan belum terbit dan turunnya SK Mendagri tentang penetapan Bupati/Wabup pada delapan kabupaten pemekaran se Kalteng, kata Karo Humas Pemprov Kalteng Drs Harun Al Rasyid di Palangka Raya, Jumat (11/7).

Belum diketahui penyebab belum terbit dan turunnya SK Mendagri tentang pengangkatan dan penetapan Bupati/Wabup kabupaten pemekaran se Kalteng apakah terkait kasus dugaan ijazah palsu oleh calon terpilih Bupati Seruyan DR (Hc) Darwan Ali dan keputusan PTUN terhadap SK pengangkatan anggota DPRD Gumas.

Sehubungan belum adanya kepastian waktu pelantikan Bupati/Wabup terpilih pada delapan kabupaten pemekaran, Gubernur Kalteng Drs.Asmawi Agani memerintahkan kepada seluruh penjabat Bupati untuk tetap melaksanakan tugas sampai dengan adanya petunjuk lebih lanjut.

Namun para Penjabat Bupati tidak diperkenankan melakukan dan memutuskan hal-hal bersifat prinsif seperti pengangkatan pejabat dan masalah keuangan sehubungan telah berakhirnya masa tugas seluruh Penjabat Bupatu terhitung 8 Juli 2003.

Menurut Harun, penundaan pelantikan tidak ada hubungan dengan keptusan PTUN Palangka Raya yang menjatuhkan SK Gubernur Kalteng tentang peresmian pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD kabupaten Gunung Mas.

Biro Hukum Pemprov Kalteng selaku kuasa hukum Gubernur Kalteng telah mengajukan banding terhadap putusan PTUN Palangka Raya yang membatalkan SK Gubernur Kalteng nomor:20 tahun 2003 tentang peresmian pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD Gunung Mas yang dinilai tidak berpedoman pada daftar calon legislatif tetap (DCT).

Ketika ditemui Kabag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda provinsi Kalteng Sukrosono, menyatakan peresmian pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD Gumas sudah memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Berbagai landasan hukum yang dipakai dalam persemian pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD Gunung Mas antara lain Keputusan Mendagri dan Otonomi daerah No.12 tahun 2001 tentang petunjuk pengisian anggota DPRD propinsi dan kabupaten/kota setelah Pemilu 1999.

Selain itu mengacu pada Keputusan KPU No.136 tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan calon terpilih anggota DPRD tingkat I dan II setelah Pemilu 1999, Surat Bupati Gunung Mas nomor:171.2/30/Kesbang/1 TAHUN 2003, serta SK Ketua KPU nomor:17/15/1/2003. (rena)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini